JAKARTA — Imigrasi menggandeng Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung (FTMD ITB) dalam menginisiasi “Pagar Digital” guna pengawasan keimigrasian di perbatasan. Hal ini dijelaskan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko usai rapat pembahasan bersama perwakilan ITB pada Selasa, (30/06/2026) di Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi. 

“Berawal dari keprihatinan dan rasa penasaran saya waktu menghadiri di Eksibisi Pertahanan di Singapura beberapa bulan lalu. Di situ saya lihat ada berbagai macam teknologi canggih untuk pengamanan perbatasan dan lainnya.

Tapi kok ternyata tidak ada buatan anak bangsa. Padahal SDM kita di dalam negeri punya daya saing yang cukup tinggi untuk menghasilkan kualitas produk yang setara,” tutur Hendarsam. “Dari situlah saya terpikirkan untuk mencoba menggandeng kampus terbaik di indonesia di bidang teknologi, untuk menginisiasi “Pagar Digital”, sistem pengamanan perbatasan dengan menggunakan drone. Kita ini punya 3.111 km wilayah perbatasan darat yang sangat luas dan rawan perlintasan ilegal,” lanjutnya. Lebih lanjut Hendarsam menambahkan “Dari jumlah tersebut (3.111 km), hanya tersedia 18 PLBN (Pos Lintas Batas Negara) dan 38 Pos Lintas Batas (PLB) di Kalimantan, Papua dan Nusa Tenggara Timur. Itupun ada tiga PLBN yang belum aktif dan hanya 7 Pos Lintas Batas yang memang ada perlintasannya. Sisanya masih belum aktif atau terkendala dengan Perjanjian Lintas Batas,” Berdasarkan data perlintasan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Darat periode Januari hingga April 2026, volume pelintas resmi tercatat mencapai 679.867 orang. Namun demikian, tantangan sesungguhnya adalah mengawasi pelintas ilegal di jalur-jalur tikus di sepanjang garis perbatasan. Kondisi tersebut diperparah oleh keterbatasan infrastruktur digital, risiko keamanan personel di area konflik, serta tingginya kerentanan terhadap kejahatan lintas batas seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), penyelundupan manusia, dan penyelundupan komoditas. “Pagar Digital ini kami prioritaskan pada wilayah darat di Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia, Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini, dan Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste. Sementara untuk wilayah laut, fokus diarahkan ke Kepulauan Riau, Batam, dan jalur-jalur penyeberangan sekitarnya,” papar Hendarsam. Untuk itu, Imigrasi berencana mengoptimalkan teknologi drone hasil pengembangan ITB sejak 2019 yang diproduksi bersama PT Dirgantara Indonesia (PT DI).

Drone ini dirancang untuk beroperasi nonstop 24 jam pada garis perbatasan dengan memanfaatkan pasokan daya dari panel surya (solar panel). Sistem pengawasan udara ini akan mengombinasikan dua tipe drone yang bekerja dalam satu kesatuan, yaitu Drone HALE (High-Altitude Long-Endurance) yang dapat terbang konstan di ketinggian 1.000 meter selama 24 jam untuk melakukan pemantauan perimeter jarak jauh; serta Drone Mantis, yang berfungsi melakukan pendekatan taktis dan intersepsi visual jarak pendek begitu drone HALE mendeteksi pergerakan mencurigakan. Sebelumnya teknologi ini telah diimplementasikan di sektor agrikultur dengan hasil yang memuaskan. “Pagar digital memang tidak secara fisik bisa menghentikan orang, tetapi memberikan kesadaran situasional (situational awareness) secara real-time. Saat drone mendeteksi pergerakan di blind spot perbatasan, sistem langsung mengirimkan koordinat ke pos imigrasi atau penjaga perbatasan terdekat. Langkah ini bisa memangkas waktu respons patroli konvensional secara drastis,” tambah Hendarsam yang menegaskan bahwa hal ini menjadi keunggulan dari sistem kolaborasi ini. "Drone juga memperluas daya jangkau petugas kami. Mengingat luasnya wilayah pengawasan, keberadaan mata udara yang cepat dan fleksibel memberikan data awal yang akurat sebelum tim bergerak melakukan penindakan. Ini jauh lebih hemat dibandingkan harus mengoperasikan aset udara berawak," papar Hendarsam. Sebagai rencana jangka panjang, program Pagar Digital ini diproyeksikan menjadi fondasi utama dalam membangun kemandirian siber (cyber security) di lingkungan keimigrasian nasional. "Kerjasama antara Imigrasi, ITB, dan PT DI adalah upaya kami untuk memastikan bahwa pengawasan kedaulatan negara tidak bergantung pada sistem asing. Dengan mengamankan jalur-jalur tidak resmi lewat teknologi siber dan patroli udara domestik, kita dapat meminimalkan celah bagi pelaku TPPO maupun pelintas ilegal, sekaligus mengaktualisasikan kemandirian teknologi nasional secara berkelanjutan," tutupnya.

Jakarta, 1 Juli 2026

Komunikasi Publik

Direktorat Jenderal Imigrasi

JAKARTA — Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko mengimbau seluruh jajaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi untuk melaksanakan langkah konkret (action plan) dalam rangka meningkatkan integritas pelayanan publik. Hal tersebut disampaikan melalui pengarahan kepada seluruh petugas Imigrasi di seluruh Indonesia dan Atase Imigrasi di Perwakilan RI, yang dilaksanakan secara hybrid di Aula Ditjen Imigrasi, Selasa (09/06/2026). "Kita serahkan sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan kepada aparat penegak hukum (APH). Mulai minggu ini, saya minta semua jajaran kembali fokus pada tugas, fungsi, dan program-program yang sudah dicanangkan. Pelayanan kepada masyarakat harus berjalan optimal," ujarnya. Hendarsam mengakui krisis kali ini menjadi salah satu pukulan terbesar bagi organisasi. Kendati demikian, ia meminta momentum ini dijadikan ruang refleksi total untuk menghapus praktik dan budaya kerja masa lalu yang tidak sesuai.

Zaman sudah berubah, dan tuntutan masyarakat saat ini telah berubah. Tidak ada hak istimewa (privilege) bagi siapapun untuk melakukan pelanggaran,” tegas Hendarsam. Ia menekankan, fungsi pelayan publik bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga sangat rentan terhadap komplain dan kritik. Kerentanan tersebut harus dijawab dengan penguatan mental aparatur untuk merespons setiap keluhan dengan cepat dan transparan. Menurutnya, Ditjen Imigrasi memiliki sumber daya manusia yang unggul, namun kapasitas tersebut harus dibarengi dengan integritas yang kuat agar organisasi dapat kembali berdiri tegak.

Hendarsam menggarisbawahi bahwa orientasi utama Imigrasi adalah memangkas jarak dengan masyarakat. Segala bentuk kecemburuan sosial atau persepsi negatif publik harus dijawab dengan perubahan sikap dan komitmen pelayanan yang nyata. "Gagasan 'Imigrasi untuk Rakyat' lahir karena kita harus mendekatkan diri dan menghilangkan jarak dengan masyarakat. Fokus kita sekarang adalah membuktikan komitmen itu, merebut kembali kepercayaan publik, dan memastikan bahwa setiap kerja Imigrasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat," pungkas Dirjen Imigrasi.

Jambi – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi mengikuti kegiatan penguatan dan pengarahan terkait Transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026 yang disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Bidang Komunikasi dan Media, Kamis (04/06), bertempat di Ruang Rapat Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi. Kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jambi dan dihadiri oleh Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Bidang Komunikasi dan Media beserta jajaran Kanwil dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi.

Dalam arahannya, disampaikan pentingnya pelaksanaan 15 Program Aksi Menteri secara optimal serta penguatan reformasi internal melalui penerapan integritas, pencegahan korupsi, pungutan liar, dan gratifikasi di seluruh satuan kerja.

Selain itu, seluruh jajaran didorong untuk mengoptimalkan publikasi informasi positif terkait pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Pemanfaatan media digital, khususnya konten visual berupa video pendek, dinilai menjadi sarana efektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat

Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai arah kebijakan Transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026 sebagai pedoman dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan kinerja organisasi.

Jakarta – Keberhasilan jajaran Imigrasi Indonesia dalam mengungkap kasus pelanggaran  keimigrasian yang melibatkan 13 warga negara Jepang terduga pelaku penipuan daring  mendapat apresiasi internasional. National Police Agency (NPA) of Japan secara resmi  memberikan Letter of Appreciation kepada 16 pegawai Imigrasi sebagai bentuk penghargaan  atas kontribusi nyata dalam penanganan kasus lintas negara tersebut. 

Penghargaan tersebut diberikan kepada sejumlah Pimpinan Tinggi dan pegawai yang terlibat  langsung dalam proses pengungkapan perkara, di antaranya Direktur Jenderal Imigrasi,  Hendarsam Marantoko, Direkur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Yuldi Yusman,  Direktur Kerja Sama Keimigrasian dan Bina Perwakilan, Arief Munandar, Kepala Kantor  Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat, Jaya Saputra, Kepala Kantor Imigrasi Kelas  I Non TPI Bogor, Ritus Ramadhana, Kepala Rumah Detensi Imigrasi Jakarta, Slamet  Wahyuni, serta jajaran Petugas Dari Seksi Intelijen Dan Penindakan dari Imigrasi Bogor yang bekerja secara profesional dan terkoordinasi. 

Director of Second Organized Crime Division National Police Agency Japan, Kobayashi  Masaya, menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan Imigrasi Indonesia yang  tertuang dalam penghargaan tersebut, “Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kontribusi  besar Anda dalam penangkapan tersangka yang buron di negara Anda, yang bertanggung  jawab atas kasus penipuan telekomunikasi yang terjadi di Jepang. Dengan ini saya  menyampaikan rasa terima kasih saya yang tulus atas bantuan Anda yang luar biasa” 

Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menegaskan bahwa penghargaan  tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran dalam menjaga marwah hukum negara  dan memperkuat kerja sama internasional. “Penghargaan dari NPA of Japan ini menjadi bukti  bahwa jajaran Imigrasi Indonesia mampu bekerja profesional, responsif, dan dipercaya dalam  menangani kejahatan transnasional. Ini adalah hasil dedikasi bersama seluruh petugas di  lapangan,” ungkapnya. 

Lebih lanjut, Hendarsam menambahkan bahwa keberhasilan ini menjadi motivasi bagi seluruh  insan Imigrasi untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan serta pelayanan kepada  masyarakat. “Kami akan terus hadir menjaga kedaulatan negara, menindak tegas setiap  pelanggaran keimigrasian, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Imigrasi  untuk Rakyat bukan sekadar slogan, tetapi komitmen nyata dalam setiap langkah  pengabdian,” tegasnya.

Indonesia Emas 2045 is not merely a target, but rather a demand to make changes. The transformation we are heading towards is not merely economic growth figures but a structural leap towards higher productivity, strengthening global competitiveness, as well as the capacity of the state in facing an increasingly complex world dynamic. But the journey towards 2045 takes place in an unstable global landscape.

The world today is marked by geopolitical fragmentation, trade protectionism, technology rivalry, to shifts in international supply chains changing the way countries build power. In a landscape like this, national resilience is not only determined by domestic resources but also by the ability to manage global networks strategically. This is where the urgency of building what can be referred to as the Networked State of Indonesia lies, a model of state that is not only strong within but also connected and strategically managed beyond its territorial borders.

Networked State and Diaspora

In international relations theory, the concept of complex interdependence explains that relations between countries are increasingly influenced by cross-border networks and non-state actors. In this context, diaspora is not merely a community of citizens abroad. They are strategic nodes in Indonesia's global network, part of the state's non-territorial infrastructure, economic, knowledge, and innovation networks that can strengthen economic diplomacy as well as national resilience.

More than eight million Indonesian diaspora are spread across various parts of the world. Remittances reaching around USD 14–15 billion (Rp 220 trillion) per year show the real contribution of the diaspora to the national economy. In reality, the strategic value of the diaspora far exceeds that figure. The greatest potential lies in market access, investment networks, technology transfer, as well as the role as a connector in the global economic ecosystem.

Within the framework of economic statecraft, economic instruments are used to strengthen the strategic position of the state. The diaspora is in a unique position to bridge national interests with global opportunities. They understand two ecosystems at once, Indonesia and the country where they are active. If managed systemically, the diaspora can become an investment lever, a facilitator of value-added exports, as well as a catalyst for knowledge and innovation transfer. This is the strategic dimension that needs to be placed in the development architecture towards 2045.

National Resilience in the Era of Interdependence

National resilience now does not only speak of political stability or security defense. Currently national resilience encompasses economic stability, availability of market access, the ability to adapt to global regulations, as well as mastery of technology. In situations of supply chain disruption or trade tensions, diaspora networks can function as a resilience network. They open alternative access, provide strategic information, and strengthen economic diplomacy based on professional relationships.

However, this global connectivity must still be grounded in the normative principles of national interest. The Constitution affirms that the economy is arranged for the greatest prosperity of the people. Therefore, strengthening global networks must lead to an increase in the added value of national industry, job creation, and strengthening of domestic technology capacity. Connectivity is not the final goal, but rather an instrument for welfare.

Overcoming Fragmentation, Building Architecture

Great potential without integrated governance will produce limited impact. Diaspora management intersects with immigration, investment, employment, education, innovation, to diplomacy. An approach that runs ego-sectorally risks breaking up policy energy in administrative silos.

Towards Indonesia Emas 2045, what is needed is an integrated policy architecture becoming a national coordination framework that aligns various state instruments in one strategic design. This restructuring covers at least three things.

First, data and service integration through a unified digital platform that makes it easy for the diaspora to access investment, licensing, and business facilitation simply and transparently. Second, cross-ministerial policy alignment with national priority sectors such as digital transformation, industrial downstreaming, renewable energy, health, and the creative economy, so that diaspora contributions directly support the development agenda. Third, a performance-based evaluation system that is measurable and accountable so that the impact of policies can be assessed objectively and felt broadly by the community. This governance restructuring is not merely an administrative improvement. It is part of strengthening the state's capacity to manage global interdependence strategically.

The Ministry of Immigration and Correctional Affairs last November launched the Global Citizen of Indonesia policy which is an initial step to realize the implementation of diaspora management in a structured manner. Beginning with making it easier for the diaspora to enter and stay in Indonesia just like Indonesian citizens, which is followed by better diaspora management together by several ministries and institutions such as the Ministry of Foreign Affairs, and Manpower. This policy is also an initial solution from the Government to the demands for Dual Citizenship status.

Towards a Connected and Resilient State

The Networked State of Indonesia does not mean a state that loses sovereignty, but rather a state that is able to manage connectivity. A strong state is not only measured by what is within its territorial borders, but also by its ability to optimize global networks in a directed manner and oriented towards national interests. The diaspora is one important node in that architecture. If managed systemically, transparently, and based on performance then the diaspora can become a strengthener of economic diplomacy as well as a pillar of national resilience.

Towards 2045, our challenge is not merely to expand connectivity but to ensure that this connectivity is integrated in an adaptive and competitive state design. That is where the Networked State of Indonesia finds its relevance as a policy foundation that bridges national roots with global networks firmly and sustainably.

Silmy Karim
Vice Minister of Immigration and Correctional Affairs