Whistle Blowing System Deteksi Dini Dalam Mengungkap Tragedi

02 September 2019 | 01:55:09 WIB | Dibaca: 69 Kali    


Whistle Blowing System

Pada Artikel kali ini penulis mencoba mengupas secara singkat tentang Whistle Blowing System (WBS) berdasarkan pengetahuan penulis, yaitu sistem pelaporan yang dipergunakan untuk mengungkap dugaan telah terjadinya pelanggaran hukum dalam kaitannya dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

            Istilah Whistle blower atau Whistle Blowing System (WBS) masihterdengar asing di telinga, pasalnya selain merupakan istilah asingkata ini pun jarang terucap.  Istilah whistle blower dalam bahasa Inggris diartikan sebagai “peniup peluit”. Disebut demikian karena sebagaimana halnya wasit dalam pertandingan olahraga yang meniupkan peluit dengan maksud untuk mengungkapkan bahwa telah terjadinya  pelanggaran. Whistle blowing adalah kegiatan guna mengungkapan telah terjadinya praktik pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota organisasi yang terjadi di dalam organisasi tempat mereka bekerja. Saat ini pengertian whistle blower  telah digunakan secara meluas termasuk pada sektor swasta. Pengertian whistle blower  menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang yang memberi suatu informasi kepada penegak hukum atau komisi mengenai diduga telah terjadinya suatu tindak pidana korupsi. Dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban tidak memberikan pengertian tentang whistle blower (pengungkap fakta) akan tetapi hanya memberikan pengertian tentang saksi. Sedangkan yang disebut dengan saksi menurut UU tersebut adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang  pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan / atau ia alami sendiri.

Sepanjang pengetahuan penulis, pengertian Whistle Blower yang juga dipergunakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang diduga atau terindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempat dia bekerja dan memiliki akses informasi yang memadai atas dugaan tersebut.  Sedangkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011, whistle blower diartikan sebagai pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan pelapor bukan merupakan bagian dari  pelaku kejahatan yang dilaporkannya.

Terdapat 2(dua) macam  Whistle blowing, yaitu :

  1. Whistle blowing  Internal, yaitu ketika seorang atau beberapa orang karyawan tahu mengenai kecurangan yang dilakukan oleh karyawan lain atau kepala bagiannya, dan kemudian melaporkan kecurangan tersebut kepada pimpinan yang lebih tinggi. Motivasi utama dari whistle blowing  internal adalah motivasi moral demi mencegah kerugian yang lebih besar. Oleh karena itu, pimpinan yang diberi tahu harus bersikap hati-hati dan netral dalam menanggapi laporan tersebut. Netral bukan dalam pengertian tidak peduli, melainkan serius menaggapinya tetapi dengan tetap memegang prinsip praduga tak  bersalah. Artinya, di satu pihak laporan tersebut bisa benar tetapi juga bisa tidak  benar, dan di pihak lain motivasi pelapor bisa saja memang baik tetapi juga bisa tidak  baik.
  2. Whistle blowing  Eksternal, yaitu menyangkut kasus di mana seseorang mengetahui kecurangan yang dilakukan dalam organisasinya lalu membocorkan hal tersebut kepada masyarakat karena ia tahu bahwa dampak kecurangan itu akan merugikan masyarakat. Dalam kasus whistle blowing  eksternal, argument loyalitas dan komitmen tampil jauh lebih kuat. Semua karyawan dilarang membocorkan rahasia perusahaannya kepada pihak lain karena menyangkut nasib perusahaan untuk jangka  panjang.  Karena menjadi Whistle blower  atau orang yang membongkar kejahatan bagi seorang Karyawan / Pegawai tentu sangat berisiko. Ancaman turun pangkat, skorsing, bahkan dipecat tepat berada di depan mata selain itu, cibiran dari teman sejawat juga tak kalah pedisnya.

Tetapi bagi pihak yang terlibat tindak kejahatan namun masuk kategori peniup peluit (whistle blower), bisa diringankan bahkan dibebaskan dari hukuman dengan syarat-syarat tertentu sebagai berikut :

Pertama,  yang bersangkutannya harus mempunyai info penting untuk mengungkap kejahatan tersebut.

Kedua, yang bersangkutan bukan aktor intelektual yang berada di balik layar kejahatan,

Ketiga, tidak ingin mengulangi kejahatannya.

 

Yang paling penting adalah perlu adanya pemahaman yang sama antar aparat penegak hukum tentang whistle blower, karena whistle blower mempunyai peran yang sangat besar dalam mengungkapkan kasus sehingga tidak ada unsur balas dendam serta tidak memunculkan rasa ketakutan bagi si pelapor dan wajib mendapat perlindungan dari negara.

 

Pengertian whistle blower kerap dicampuradukkan dengan justice collaborator walaupun sama-sama melakukan kerja sama dengan aparat penegak hukum dengan memberikan informasi penting terkait kasus hukum, namun keduanya memiliki status hukum yang berbeda. Perbedaannya adalah : Whistle blower diterjemahkan sebagai saksi pelapor dan yang bersangkutan tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang bterjadi. Sedangkan Justice collaborator diterjemahkan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dan yang bersangkutan justru termasuk dalam kelompok atau turut terlibat dalam tindak pidana tertentu. Baik whistle blower maupun justice collaborator membutuhkan perlindungan mengingat adanya ancaman terhadap yang bersangkuitan. Pasalnya, kedua jenis informan itu dibutuhkan dalam tindak pidana serius, seperti korupsi, pelanggaran HAM berat, narkoba, terorisme, dan perdagangan manusia. Maka hak dan bentuk perlindungan yang diberikan kepada saksi pelapor maupun saksi pelaku yang bekerja sama adalah : Perlindungan fisik dan psikis, Perlindungan hukum, Penanganan secara khusus, dan Pemberian Penghargaan. Dalam hukum Internasional landasan hukum mengenai Whistle blowing system ini adalah The United Nations Convention against Corruption of 9 December 2003 ( Konvensi negara-negara melawanKorupsi 9 Desember 2003)yangmengimbau setiap negara untuk menggunakan kriteria yang sesuai pada sistem hukum yang berlaku di negara masing-masing untuk  memberikan perlindungan kepada siapapun yang dengan itikad baik dan rasional melaporkan kepada pihak berwenang segala tindakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam konvensi tersebut. Makna Whistle blowing system adalah sebagai suatu sistem yang tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh siapapun baik ASN maupun masyarakat untuk menyampaikan apa yang diketahui, dirasakan, dialami maupun rasa kepekaannya terhadap hal-hal yang terkait dengan perilaku dari tindak pidana korupsi. Whistle blowing system jugamerupakan ekspektasiatau harapan dalam usaha Pemberantasan Korupsi yang tengah digalakkan tidak hanya di lingkup Kementerian/Lembaga Pemerintah tapi juga di tiap organisasi swasta serta memberi kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh elemen bangsa untuk berperan serta dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi. Semakin banyak whistle blower (peniup peluit), bearti semakin tinggi pula tingkat perubahan maind set seseorang. Sebagai contoh sebuah organisasi yang memasang standing banner di bagian depan setiap gedung misalnya tentu merupakan langkah positif dan berani, karena menunjukkan komitmen kepada masyarakat sebagai organisasi yang tengah berusaha melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi.

 

Semua organisasi hendaknya harus menyadari bahwa setiap karyawan merupakan sumber informasi yang berharga yang dapat dimanfaatkan untuk mengenali adanya permasalahan, mampu untuk menangani dan mencegahnya sebelum permasalahan tersebut menyebabkan kerusakan yang besar atau membahayakan reputasi organisasi tersebut. Singkatnya Whistle blowing system hendaknya dapat memberikan rasa aman dan nyaman dengan adanya jaminan kerahasiaan termasuk jaminan bagi pegawai sebagai pelapor yang memberikan laporan dengan benar dapat tetap memperoleh jaminan terhadap status kepegawaian dan karir mereka. Ekspektasi dari Whistle Blowing System ini dapat berjalan dengan baik apabila ada peran aktif masyarakat yang juga ditindaklanjuti dengan peran aktif organisasi untuk menindaklanjuti setiap laporan yang masuk serta meneliti kebenarannya, menetapkan proses sanksi, maupun perlindungan kerahasiaan bagi pelapor dan kesempatan pembelaan bagi pihak terlapor. Whistle blowing System dapat dijadikan sebagai alat bantu deteksi kecurangan yang cukup efisien dan sebagai bagian dari program internalisasi nilai-nilai integritas dalam diri setiap pegawai.Oleh karenanya, organisasi perlu mempersiapkannya dengan baik segala hal terkait dengan tata kelola Whistle blowing System ini demi transparansi dan akuntabiltas organisasi dalam mendorong tata kepemerintahan yang baik.

 

Dari uraian singkat diatas, jelas bahwa yang dimaksud dengan Whistle Blower (Peniup Peluit) adalah pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Sedangkan justice collaborator merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui yang dilakukannya tapi bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

 

Menjadi Whistle Blower memiliki dua dampak yaitu positif dan negatif. Dampak positifnya adalah masyarakat semakin percaya terhadap penegakan hukum sehingga harus didukung oleh semua elemen bangsa bahwa tindakan tsb diyakini akan membawa  perubahan yang efektif bagi pemberantasan Korupsi.

 

Sedangkan dampak negatifnya adalah mengandung resiko yang cukup besar bagi si pelapor termasuk rasa takut akan pembalasan yang akan terjadi meskipun percaya bahwa dirinya akan menjadi Agen Perubahan karena mengidentifikasi kesalahan dalam struktur kewenangan organisasi tempat dia bekerja.

 

            Mengakhiri Artikel ini, penulis menyampaikan tentang kriteria/syarat secaara umum ketika ada seseorang yang bermaksud akan menyampaikan pengaduan atau berperan sebagai Whistle Blower karena menduga telah terjadi Tindak Pidana Korupsi sebagaimana berikut :

  1. Kasus yang dilaporkan melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
  2. meresahkan masyarakat;
  3. Menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana.
  4. Dilengkapi dengan bukti permulaan (data, dokumen, gambar dan rekaman) yang mendukung/menjelaskan adanya TPK.
  5. data sumber informasi untuk pendalaman.

 

Oleh: Welhelmus Meligun, SH.,MH

Kepala Seksi Inteldakim

Kanim Kelas I TPI Jambi

 

 ---------------- Semoga bermanfaat--------------