Menakar Kesiapan Organisasi Dalam Memasuki Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

20 June 2019 | 01:13:02 WIB | Dibaca: 279 Kali    


Kawasan Zona Integritas

Setiap orang yang datang ke Kantor Imigrasi pasti akan melihat tulisan dengan ukuran cukup besar yang berbunyi ANDA MEMASUKI KAWASAN ZONA INTEGRITAS. Penulis pernah beberapa kali mendapat pertanyaan dari masyarakat (pemohon) tentang maksud dari tulisan tersebut. Maka penjelasan singkat yang dapat penulis sampaikan kepada si penanya adalah bahwa Zona Integritasmerupakan reformasi di bidang birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Tetapi dalam kontek yang lebih luas, pengertian dari Zona Integritas (ZI) adalah Predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah dimana Pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sedangkan pengertian dari Wilayah Bebas dari Korupsi(WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Begitu juga Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)mengandung pengertian predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian untuk mendapatkan predikat Zona Integritas, maka haruslah zona yang Bebas dari Korupsi serta zona yang Bersih dan Melayani. Maka kata kuncinya adalah Komitmen yang kuat antara Pimpinan dan Jajarannya. Bukan rahasia umum lagi bahwa di Indonesia korupsi masuk dalam kategori kronis dari waktu ke waktu. Karena secara umum sistem penyelenggaraan pemerintahan masih belum berorientasi sepenuhnya terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good government).

Oleh karenanya tidak mengherankan bila Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berdasarkan survei Transparansi Internasional memperoleh indeks pada kisaran angka 2 dari tahun 2004 hingga tahun 2007. Survei Transparansi Internasional tentang Indeks Persepsi Korupsi (IPK) hingga saat ini diyakini sebagai pendekatan yang sah untuk melihat tingkat korupsi di suatu negara. Pada tahun 2011 Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia meningkat menjadi 3 (Sumber Transparency International, 2011). Namun kenaikan IPK menjadi 3 tersebut masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara lainnya baik di Asia maupun Asia Tenggara. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 menginstruksikan kepada para menteri dan kepala lembaga negara serta Kepala Daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan merujuk pada Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012. Salah satu strateginya adalah “Strategi Pencegahan”. Berbagai upaya pencegahan sebenarnya telah dilakukan, antara lain dengan meningkatkan mutu layanan perizinan, seperti yang dicontohkan beberapa daerah melalui pembentukan  one stop service (layanan satu atap). Namun, dalam implementasinya, persepsi masyarakat masih mencerminkan adanya kelemahan, terutama menyangkut regulasi perizinan di daerah yang meninggalkan sekian celah bagi korupsi. Dalam rangka memberikan apresiasi kepada top manajemen yang memiliki komitmen terhadap pencegahan korupsi, Menteri PAN dan RB menerbitkan Permenpan dan RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Peraturan tersebut sebagai pedoman umum yang  merupakan acuan bagi pejabat di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. K/L/Pemda yang telah mencanangkan kesiapan/kesanggupan menjadi K/L/Pemda yang berpredikat ZI harus mewujudkan komitmen pencegahan  korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi dalam bentuk yang lebih nyata secara terpadu dan disesuaikan dengan kebutuhan K/L/Pemda yang bersangkutan.

Guna efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut, dilakukan pembinaan oleh pihak Unit Penggerak Integritas (UPI) bersama instansi terkait, sepanjang diperlukan, misalnya BPKP, BKN, dan LKPP. Bentuk konkrit pendampingan yang dilakukan oleh UPI adalah memberikan sosialisasi, pelatihan,  coaching,  kajian  sistem, fasilitasi, atau bentuk-bentuk pembinaan teknis lainnya. Namun yang menjadi pertanyaan besarnya adalah apakah pencanangan tersebut bersifat seremonial dan formalitas yang berakhir pada bertambahnya kesibukan unit kerja untuk menyiapkan pencanangan yang kurang bermanfaat,? bagaimana Zona Integritas itu bisa terbentuk? dan bagaimana hubungannya dengan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)? Diatas sudah di uraikan bahwa Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. K/L dan Pemda yang telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi. Untuk menjadikan unit kerja sebagai WBK/WBBM harus memenuhi delapan indikator hasil dan dua puluh indikator proses yang akan dinilai oleh Tim Penilai Internal (TPI) kemudian dievaluasi oleh Tim Penilai Nasional (TPN). Untuk WBK ditetapkan oleh Kepala K/L/Daerah sedangkan WBBM ditetapkan oleh Menpan dan RB. Setelah memenuhi indikator tersebut dan ditetapkan sebagai WBK/WBBM, apakah pekerjaan telah usai jawabannya adalah tidak. Pemberian predikat WBK/WBBM bukan merupakan akhir dari proses, karena predikat tersebut dievaluasi setiap tahun, dan apabila hasil evaluasi tersebut terdapat penilaian indikator yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kriteria, maka predikat WBK/WBBM tersebut dapat dicabut. Lalu bagaimana hubungannya dengan Zona Integritas (ZI)? Kalau kita menganalogikan Zona Integritas (ZI) adalah sebuah pulau, maka unit kerja yang telah mendapat predikat WBK/WBBM adalah sebuah daerah di pulau tersebut. Kapan pulau tersebut menjadi Zona Integritas atau disebut juga Island of Integrity? Zona Integritas di pulau tersebut dapat tercapai apabila seluruh daerah di pulau tersebut telah menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi. Dalam Permenpan 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM diLingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah tidak mengatur bagaimana pembentukan Zona Integritas. Permenpan tersebut hanya mengatur bagaimana menjadi WBK/WBBM, seolah dengan menjadi WBK/WBBM maka Zona Integritas telah terbentuk dan Zona Integritas cukup dengan pencanangan. Zona Integritas adalah tujuan akhir bukan WBK atau WBBM, WBK atau WBBM adalah proses, suatu cara untuk menjadikan K/L/Daerah menjadi sebuah Island of Integrity atau Zona Integritas. Unit kerja yang telah menjadi WBK/WBBM harus menjadi pilot project dan benchmark untuk unit kerja lainnya. Ketika sebuah unit kerja sedang berproses menuju zone of integrity, maka Unit kerja tersebut diberikan kebebasan untuk bekerja dengan benar sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan. Jangan lagi dibebankan dengan titipan-titipan atau pesanan-pesanan tertentu dari pihak manapun, berikan reward dalam bentuk tunjangan/remunerasi yang lebih dibanding lainnya. Dengan diberi tunjangan/remunerasi lebih pasti akan membuat iri unit kerja lainnya. Itulah yang ingin diciptakan, dengan terciptanya kecemburuan dari unit kerja lainnya, berarti unit kerja tersebut juga berkeinginan untuk menjadi WBK/WBBM. Keluar dari zona nyaman (Out of the box) memang tidak semudah membalikan telapak tangan karena memerlukan komitmen yang kuat baik dari Pemimpin bersama jajarannya maupun dari orang perorangan. Pada ranah inilah deperlukan konsistensi dari seorang Pemimpin untuk menunjukkan keteladanan guna mempengaruhi orang lain serta memberikan daya dorong dalam memotivasi dirinya dan jajarannya untuk membangun integritas, yang secara tak langsung mendorong orang lain untuk memahami secara mendalam prinsip dalam menumbuh kembangkan kepercayaan dan keyakinan merubah kesadaran inderawi ke tingkat yang lbih baik serta saling menghormati dan menghargai orang lain. Untuk menegakkan prinsip integritas diatas, maka setiap individu harus mampu memahami makna dan arti integritas yang dapat diaplikasikan dalam kehidupannya. Caranya mendorong orang untuk menggerakkan kekuatan  pikiran dengan memahami unsur huruf menjadi kata bermakna sebagai suatu pendekatan untuk memotivasi diri dalam membangun kepercayaan dan keyakinan sebagai titik tolak agar ia mampu berbuat sesuatu untuk kemajuan dirinya serta untuk apa ia mengikat diri kedalam suatu organisasi. Dengan pemahaman itu diharapkan menjadi daya dorong untuk bersikap dan berperilaku bahwa dapatkah seorang Pemimpinan serta jajarannya mencapai keberhasilan untuk tetap memiliki “integritas” dalam usaha-usaha membangun budaya organisasi yang kuat sebagai wahana untuk melaksanakan transformasi dalam perubahan sikap dan perilaku untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi sebenarnya integritas menjadi penuntun dan wasit agar kita tetap konsisten sehingga keyakinan kita akan dicerminkan oleh perbuatan kita yangakan menunjukkan bahwa tidak akan ada perbedaan antara apa yang kelihatan dan apa yang diketahui orang lain tentang diri kita apakah ketika kita masih berkuasa atau tidak  lagi berkuasa.

Mengutip pendapat Gen Ronald R. Fogleman bahwa karakteristik Integritas dalam kepemimpinan menunjukkan sikap tulus yaitu perilaku tanpa kepura-puraan dan kesan yang  palsu. Maka sorang            pemimpin yang berintegritas adalah pemimpin yang bersikap tulus dimana tindakan mereka sesuai dengan perkataannya. Seorang pemimpin juga harus konsisten bahwa satu perbuatan nyata yang mencerminkan integritas akan meninggalkan kesan, namun perilaku seorang pemimpin haruslah konsisten jika ia ingin berhasil membentuk suatu organisasi. Sorang pemimpin harus memiliki Keteguhan hati yaitu harus memiliki lebih dari sekadar citra diri (image), agar organisasi mampu bertahan dalam situasi yang penuh tantangan. Seorang pemimpin juga harus mampu bertahan sampai akhir artinya seorang pemimpin harus dapat menunjukkan integritasnya dengan melaksanakan tugas sebaik mungkin, terlepas dari seberapa penting tugas itu atau siapa yang akan mendapat perintah untuk melaksanakan tugas tersebut.

Berdasarkan uraikan diatas, maka untuk mendapatkan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bagi sebuah organisasi, kata kuncinya adalah komitmen yang kuat antara Pemimpin dan jajarannya yang disertai dengan perubahan mind set dari semua anggota organisasi.

Pertanyaannya adalah, sekuat apakah komitmen tersebut mampu mengubah maind set seseorang sehingga tidak ada lagi oknom yang terjebak dalam sebuah tragedi ?.

 

Oleh : Welhelmus Meligun, SH.,MH (Kepala Seksi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi)