Penandatanganan Pakta Integritas dalam Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

18 May 2018 | 08:24:35 WIB | Dibaca: 402 Kali    


Penandatanganan Pakta Integritas

Jambi, 17-05-2018. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi mengusung 2 (dua) satuan kerja yaitu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi dan Kantor Imigrasi Kelas I Jambi, Kantor Imigrasi Kelas I Jambi sebagai satuan kerja prioritas yang diusulkan yang mendapat predikat WBK/WBBM tahun 2018 dan diharapkan menyusul satuan kerja lainnya pada tahun yang akan datang.

 

Khusus Kantor Imigrasi Kelas I Jambi minggu depan akan dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi Internal Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI yang sekaligus melakukan pendampingan agar Kantor Imigrasi Kelas I Jambi secara utuh dan lengkap agar ditetapkan sebagai satuan kerja WBK/ WBBM oleh Tim Evaluasi dari PAN/RB. Saya berpesan kepada kepala satuan kerja/ UPT agar terus mensosialisasikan dan mengkonsolidasikan makna dari istilah Zona Integritas (ZI), Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

 

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN dan lemahnya pengawasan.

 

Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

 

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan progran reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

 

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah (pusat dan daerah) perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkrit dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui pembangunan Zona Integritas.

 

(Sambutan Kakanwil Kemenkumham Jambi)